Pemerintah bersama DPR RI akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam sidang paripurna terbaru. Anggaran tersebut menyoroti sejumlah kebijakan penting yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pertahanan, pendidikan, hingga subsidi kebutuhan pokok.
Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4%. Fokus utama anggaran ini meliputi:
Subsidi Energi: Pemerintah tetap mengalokasikan dana besar untuk subsidi listrik dan bahan bakar agar harga tidak melonjak drastis.
Pendidikan: Anggaran pendidikan meningkat untuk mendukung program beasiswa dan digitalisasi sekolah.
Kesehatan: Fokus pada penguatan layanan kesehatan primer serta pencegahan penyakit menular.
Meski ada subsidi, inflasi tetap diperkirakan naik tipis di tahun depan akibat ketidakstabilan harga pangan global. Beberapa harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng berpotensi naik, meski pemerintah menjanjikan operasi pasar rutin.
Pemerintah menegaskan subsidi energi dan pangan akan tetap menjadi prioritas. Selain itu, program bantuan langsung tunai (BLT) masih akan dilanjutkan untuk menjaga daya beli masyarakat kecil.
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pihak menilai pemerintah cukup realistis dalam menjaga keseimbangan anggaran, sementara kritik datang dari oposisi yang menilai sektor pertahanan terlalu besar dibanding alokasi untuk UMKM.
APBN 2026 akan menjadi instrumen penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Bagi masyarakat, yang paling dirasakan tentu adalah harga kebutuhan pokok dan kelanjutan subsidi.